Dewan Tidak Akan Setujui Alokasi Anggaran Untuk Kesbangpol.

Dinilai bertentangan dengan undang-undang 23 tahun 2013, pimpinan DPRD Jember berencana tetap akan mencoret anggaran untuk Bakesbangpollinmas, meski sudah ada surat edaran Mendagri tertanggal 16 Juni lalu.

Wakil ketua DPRD Jember Ayub Junaedi mengatakan, dirinya masih belum mengerti, bagaimana bisa Mendagri mengeluarkan surat edaran, yang pembatalan pengambilalihan kesbangpol dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Padahal dalam undang-undang 23 tahun 2014 jelas menyebutkan, Kesbangpol akan diambil alih kewenangannya oleh pemerintah pusat, paling lambat bulan Oktober 2016.

Karena dinilai bertentangan dengan undang-undang diatasnya, DPRD Jember akan mencoret anggaran Bakesbangpolbaik dalam P-APBD maupun APBD 2017, sebelum ada penjelasan lebih lanjut tentang surat edaran Mendagri tersebut.

Diberitakan sebelumnya, meski dalam undang-undang 23 tahun 2014 menyebutkan kewenangan Bakesbangpoldiambil alih oleh pemerintah pusat, paling lambat bulan oktober 2016, Mendagri tertanggal 16 Juni mengeluarkan surat edaran, yang isinya menunda pengambilalihan kewenangan tersebut, dengan alasan peraturan pemerintahnya masih belum disahkan.

Sigit

(253 views)