KPU Jember Kawatir Revisi Undang- Undang Pilkada Justru Berikan Peluang Kebijakan Politis.

Komisi pemilihan umum kabupaten Jember mengaku kawatir, peraturan KPU akan terkontaminasi dengan keputusan- keputusan politik anggota DPR RI. Salah satu hasil revisi undang- undang tentang Pilkada, berbunyi KPU wajib mengakomodasi hasil arahan DPR RI pada saat penyusunan keputusan.
Menurut komisioner KPU kabupaten Jember ahmad Hanafi, kekawatiran itu cukup beralasan, sebab DPR RI merupakan kepanjangan dari partai politik. Sehingga produk yang dihasilkan pasti bersifat politis, dan akan berdampak terhadap jalannya Pilkada.
Sementara lanjut Hanafi, KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan institusi independen, yang sangat faham mana tahapan yang perlu dilakukan dan mana yang tidak.
Atas kekawatiran itu, KPU Jember menurut Hanafi, masih akan berkonsultasi lebih lanjut dengan KPU provinsi maupun pusat.
Seperti diketahui, pemerintah bersama DPR RI akhirnya menetapkan undang-undang terkait Pilkada. Banyak perubahan signifikan dalam perubahan undang- undang tersebut.

Win

(246 views)