RPJMD Bupati Berpotensi Ditolak DPRD Jember

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Bupati, berpotensi mendapat penolakan dari DPRD Jember. Sebab sejauh ini tahapan konsultasi draf RPJMD kepada DPRD sesuai Permendagri 54 Tahun 2010 belum pernah dilakukan. Padahal informasinya BAPPEKAB saat ini sudah memasuki tahap sinkronisasi bersama SKPD.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi menjelaskan, sesuai Permendagri 54 Tahun 2010, tahapan penyusunan RPJMD kepala daerah terpilih, diawali dengan penjabaran visi misi bupati terpilih oleh BAPPEKAB. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi dengan DPRD, selanjutnya di lakukan sinkronisasi dengan SKPD, untuk kemudian dilakukan uji publik dengan meminta masukan dari masyarakat.

Tetapi hingga hampir 4 bulan pasca pelantikan bupati terpilih, proses konsultasi dengan DPRD tidak pernah dilakukan. Jika proses ini dilewati lanjut Ayub, DPRD Jember akan menolak membahas RPJMD yang diajukan oleh bupati. Sebab percuma saja DPRD membahas, jika akhirnya dibatalkan oleh gubernur, gara-gara tidak dilengkapi dengan berita acara konsultasi bersama DPRD.

Sementara Kepala BAPPEKAB Jember Edi Budi Susilo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah menyusun RPJMD sesuai dengan tahapan dalam Permendagri 54 Tahun 2010. Bahkan saat ini sudah proses finalisasi dengan SKPD, untuk selanjutnya dilakukan uji publik. Edi optimis di bulan Juni ini rancangan RPJMD siap dibahas bersama DPRD Jember.

Diberitakan sebelumnya, dalam Permendagri 54 Tahun 2010 jelas menyebutkan, RPJMD bupati terpilih sudah harus di sahkan paling lambat 6 bulan pasca pelantikan. Selanjutnya SKPD diberikan waktu maksimal 14 hari setelah RPJMD di sahkan, untuk menyusun Renstra Pembangunan.

(446 views)