Komisi D Dan BPJS Berbeda Pendapat Soal Status Kepesertaan Bayi Dari PBI JKN

Komisi D DPRD Jember berbeda pendapat dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan, terkait status bayi baru lahir dari ibu peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional.
Menurut Komisi D DPRD Jember Nur Hasan, sesuai hasil konsultasi ke Komisi 9 DPR RI, bayi baru lahir dari ibu peserta PBI JKN, secara otomatis menjadi pasien BPJS Kesehatan.
Sebab lanjut Nur Hasan, pemerintah pusat telah menganggarkan dana lebih dari 400 miliar, dalam APBN untuk bayi baru lahir dari peserta PBI JKN. Di Jember kata dia, kebijakan tersebut belum dijalankan. Sehingga bayi baru lahir meskipun dari peserta PBI JKN, tetap dikenakan biaya.
Sementara pendapat berbeda disampaikan kepala BPJS Kesehatan Jember Tania Rahayu. Kata dia, yang dimaksud otomatis kepesertaan tersebut, tidak langsung begitu saja.
Pemkab Jember melalui Dinas Sosial harus mengeluarkan surat keputusan, kemudian diserahkan ke BPJS Kesehatan. Berdasarkan surat keputusan itulah, BPJS akan memasukkan bayi tersebut sebagai peserta PBI JKN.
Sempat terjadi perdebatan antara Komisi D dengan BPJS Kesehatan. Akhirnya Ketua Komisi D Mohammad Hafidi meminta BPJS Kesehatan Jember, untuk berkoordinasi dengan BPJS Pusat terkait persoalan tersebut.

(362 views)