Anggota Pansus Tambang Bantah Pemanggilan Paksa Bupati Tdak Memiliki Dasar Hukum

Anggota Pansus Tambang DPRD Propinsi Jawa Timur Miftahul Ulum, minta bupati Jember pelajari lagi Undang-Undang tentang Kedudukan DPRD. Hal ini disampaikan Ulum menanggapi pernyataan bupati, yang menilai panggil paksa terhadap bupati tidak ada dasar hukumnya.

Kepada sejumlah wartawan Ulum menjelaskan, saat ini kedudukan pemerintah propinsi bukan lagi fungsi koordinasi seperti sebelumnya, tetapi merupakan hubungan hirarki dengan pemerintah kabupaten. Pemerintah propinsi merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Hal ini yang perlu dipahami oleh bupati Jember.

Itulah sebabnya dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, gubernur saat ini memiliki kewenangan menjatuhkan sangsi kepada bupati dan walikota yang melakukan kesalahan. Jika kemudian bupati menyatakan tidak ada dasar hukum pansus tambang untuk memanggil bupati, menurut Ulum mungkin sudah saatnya bupati Jember mempelajari lagi Undang-Undang MD3.

Sebelumnya Bupati Jember Faida menilai ancaman Pansus Tambang untuk melakukan panggil paksa terhadap dirinya tidak berdasar. Faida juga menjelaskan alasan 3 kali dirinya tidak hadir dalam rapat Pansus Tambang. Pertama karena undangan yang diterimanya terlambat, kedua dirinya sudah mewakilkan kepada tim yang memiliki data.

Dan yang terkahir dirinya tidak bisa hadir karena mendapat tugas dari gubernur, untuk mengikuti pelatihan di Jakarta. Sementara dalam website resmi Pemkab Jember, Bagian Humas mempublikasikan pada hari yang sama, bupati sedang menghadiri acara penyerahan Penghargaan Kader Inseminasi Buatan di Kecamatan Wuluhan.

(299 views)