LSM Mina Bahari Desak DPRD Jember Segera Gunakan Haknya Untuk Minta Klarifikasi Bupati

Lembaga Swadaya Masyarakat Mina Bahari, mendesak DPRD Jember segera menggunakan hak-haknya, untuk meminta klarifikasi dari Bupati Jember terkait 3 kali ketidakhadirannya, dalam rapat kerja bersama Pansus Tambang DPRD Propinsi Jawa Timur.

Ketua LSM Mina Bahari Mohammad Sholeh, menyayangkan sikap bupati yang tidak mengindahkan panggilan Pansus Tambang. Menurut Sholeh sikap ini sama halnya dengan pelecehan terhadap lembaga DPRD Propinsi, yang tidak boleh dibiarkan.

Sholeh justru menduga bupati tidak memiliki konsep yang jelas terkait pengelolaan potensi tambang dikabupaten Jember. Padahal yang akan dibahas dalam Pansus bukan hanya terkait tambang pasir besi dan emas yang nyata-nyata ditolak oleh masyarakat, tetapi juga terkait seluruh tambang galian C, sebagai potensi pendapatan asli daerah.

Atas sikap bupati tersebut, Sholeh mendesak DPRD Jember segera menggunakan hak-haknya, untuk meminta klarifikasi dari bupati. Bisa dilakukan melalui hak interpelasi, atau bisa juga dengan menggunakan hak angket.

Kedepan Sholeh berharap, bupati segera beradaptasi dan belajar terkait sistem tata negara, khususnya tentang hubungan kerja pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi dan pusat, termasuk lembaga legislatif di daerah hingga pusat. Jangan sampai kata-kata sinergi yang selalu di dengungkan saat kampanye, hanya menjadi slogan semata.

(317 views)