DPRD Propinsi Akan Berkoordinasi Dengan Polda Jatim Untuk Panggil Paksa Bupati Jember

DPRD Propinsi Jawa Timur awal Mei mendatang akan melakukan panggil paksa terhadap Bupati Jember, yang sudah 3 kali tidak menghadiri undangan rapat kerja pansus tambang. Secara tehnis DPRD akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Polda Jatim.

Ketua Pansus Tambang DPRD Propinsi Ahmad Hadinudin ketika dikonfirmasi pertelfon mengatakan, perbuatan Bupati Jember tersebut masuk kategori pelecahan terhadap parlemen. Sebab undangan yang dikirimkan kepada Bupati Jember bukan hanya atasnama Pansus, tetapi DPRD Propinsi Jawa Timur secara kelembagaan.

Sesuai Undang-Undang 27 tahun 2009 pasal 361, Panitia Khusus DPRD berhak melakukan panggil paksa terhadap pejabat, yang 3 kali tidak memenuhi panggilan. Tehnisnya lanjut Hadi, DPRD propinsi akan berkoordinasi dengan Pemprov dan Polda Jawa Timur.

Sebelumnya Pansus Tambang DPRD Propinsi Jawa Timur, Kamis lalu meminta Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, keluar dari ruang rapat kerja. Sebab sesuai undangan, mestinya ketua DPRD hadir bersama bupati sebagai pemangku kebijakan.

Celakanya ketidakhadiran bupati memenuhi undangan rapat kerja Pansus ini sudah ketiga kalinya. Sementara Thoif sendiri mengaku tidak tahu alasan bupati sampai 3 kali tidak bersedia hadir dalam rapat kerja bersama Pansus Tambang.

(474 views)