Wacana dilakukannya interpelasi terhadap bupati Jember kembali bergulir. Kali ini akibat ketidakhadiran bupati dalam rapat kerja bersama Pansus Tambang DPRD Propinsi Jawa Timur, untuk ketiga kalinya.

Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni menjelaskan, sebelum dirinya diminta pulang oleh Pansus, sempat ditanyakan alasan ketidakhadiran bupati. Namun karena memang tidak pernah ada koordinasi dari bupati, dirinya tidak bisa menjelaskan alasan ketidakhadiran bupati.

Untuk itu lanjut Thoif, DPRD akan meminta klarifikasi langsung dari bupati terkait alasan ketidakhadirannya. Secara informal bisa saja pimpinan memanggil bupati untuk memberikan penjelasan. Namun jika harus dilakukan secara formal, satu-satunya jalan hanya dengan interpelasi.

Lebih jauh Thoif menjelaskan, klarifikasi dari bupati harus dilakukan dengan segera, sebelum DPRD Propinsi melakukan panggil paksa. Sebab dalam rapat kerja Pansus Tambang DPRD Propinsi Kamis lalu, muncul wacana Pansus akan melakukan panggil paksa. Bukan hanya bupati yang akan dipanggil paksa, pimpinan DPRD Jember pun akan ikut terkena imbasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Tambang DPRD Propinsi Jawa Timur, meminta Ketua DPRD Jember keluar dari ruang rapat. Alasannya karena yang hadir dalam rapat tidak sesuai dengan undangan. Dalam undangan jelas menyebutkan mengundang bupati dan ketua DPRD, tanpa boleh diwakilkan.

(699 views)