DPC PKB Jember Tantang Siapapun Untuk Membuktikan Dugaan Pemotongan Honor Tenaga Pendamping Desa

Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaedi, dengan tegas membantah dugaan terjadinya pemotongan honor tenaga pendamping desa, oleh pengurus PKB di tingkat bawah.

Bahkan menurut Ayub, DPC PKB tidak pernah tahu kapan rekrutment dilakukan, dengan pola seperti apa, dan dilakukan dimana. Justru banyak kader PKB di tingkat bawah, mempertanyakan kepada DPC, kenapa tidak ada pemberitahuan kepada kader PKB jika ada rekrutment tenaga pendamping desa.

Sebab lanjut Ayub, memang DPC PKB tidak pernah mendapat instruksi apapun dari DPP, untuk melakukan rekrutment tenaga pendamping desa, meskipun menteri desa dalam kabinet Jokowi berasal dari PKB. Sehingga tidak masuk akal jika kemudian pengurus PKB di tingkat bawah hingga tingkat ranting, dituduh melakukan pemotongan honor tenaga pendamping desa. Ayub mempersilahkan siapapun untuk membuktikan jika memang benar terjadi pemotongan.

Diberitakan sejumlah media massa nasional sebelumnya, forum indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra, mendesak komisi pemberantasan korupsi turun tangan, untuk menyelidiki dugaan terjadinya pemotongan honor tenaga pendamping desa oleh oknum pengurus PKB di daerah.

Koordinator Advokasi Fitra Apung Widadi kepada sejumlah media mengatakan, pihaknya telah menemukan adanya dokumen semacam kontrak, antara tenaga pendamping desa dengan pengurus partai politik, yang diantaranya mewajibkan tenaga pendamping desa menjadi kader partai, dan wajib menyetorkan honornya sebagai pendamping desa sebesar 10 persen.

(462 views)