Anggota DPRD Jember Tidak Layak Dapat Dana Pensiun

Gugatan yang dilayangkan mantan anggota DPRD Sukabumi, ke Mahkamah Konstitusi terkait uji materi tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPRD Jember.
Seperti diungkapkan anggota fraksi Partai Golkar Rahmat Fachkurniawan. Menurut dia, anggota DPRD Jember bukan termasuk pejabat negara, sehingga ketika pensiun tidak berhak menerima tunjangan dari negara.
Rahmat menambahkan, jika seluruh anggota DPRD se Indonesia, berhak menerima dana pensiun setelah purna tugas, maka akan membebani keuangan negara. Jika itu terjadi, kabupaten-kota tidak akan bisa membangun infrastruktur.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Jember dari fraksi PKB, Ayub Junaidi. Menurut Ayub, saat ini saja belanja untuk pegawai, sudah sangat membebani APBD. Jika kemudian ditambah dengan tunjangan pensiun bagi anggota DPRD, tentu semakin membebani keuangan daerah.
Untuk itu secara pribadi, Ayub mengaku tidak setuju dengan gugatan, yang dilayangkan mantan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi ke Mahkamah Konstitusi.

(744 views)