Kebijakan Pengosongan Kolom Agama Di KTP Dinilai Diskriminatif

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menilai, kebijakan diperbolehkannya pengosongan kolom agama di KTP, yang diatur undang- undang terkesan diskriminatif.
Kepada Kiss FM Ayub menerangkan, setiap Warga Negara Indonesia, memilik hak yang sama untuk memeluk suatu keyakinan atau agama. Karena persoalan agama merupakan hak asasi manusia.
Jika dilihat dari sejarah, jauh sebelum negara mengakui enam agama, masyarakat sudah meyakini adanya sebuah kepercayaan animisme dan dinamisme. Sehingga kata Ayub, tidak adil jika kemudian negara tidak mengakui kepercayaan tersebut.
Ayub menyarankan, daripada kolom agama di KTP dikosongi, alangkah lebih baiknya pemerintah merevisi undang- undang tentang pengakuan terhadap agama.
Seperti diberitakan, Kementerian Dalam Negeri memperbolehkan kolom agama di KTP, untuk dikosongi. Pemerintah beralasan masih banyak warga negara yang memiliki keyakinan, di luar enam agama yang diakui di Indonesia.

(454 views)