Profesionalitas Pendamping Desa Dikhawatirkan Berdampak Hukum Terhadap Pemerintahan Desa

Lembaga Swadaya Masyarakat SD Inpres, pertanyakan profesionalitas pendamping desa, yang rata-rata tidak berbasis kompetensi, tetapi berbasis rekomendasi. Di khawatirkan hal ini menjadi persoalan hukum, bagi pemerintah desa sebagai kuasa pengguna anggaran.

Koordinator SD Inpres Bambang Teguh Karyanto menjelaskan, setelah dirinya memberikan pelatihan terhadap 4 ribu lebih kepala desa dan sekdes se Jawa Timur, rata-rata pemahaman mereka terhadap undang-undang desa baik secara substansi maupun tehnical, masih sangat kurang.

Padahal dalam waktu dekat pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Jika pendamping desa tidak memenuhi kualifikasi, ditambah pemahaman pemerintah desa yang kurang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan hukum di belakang hari.

Lebih jauh Bambang menerangkan, dirinya khawatir akibat pendamping desa kurang profesional, akan banyak terjadi copy paste RPJM-DES dan APB-DES. Padahal kondisi tiap-tiap desa jelas berbeda. Akibatnya pembangunan yang dilakukan di desa tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

(584 views)