Komisi A Batal Bahas Operasi Tangkap Tangan

Meski kepala badan kepegawaian daerah hadir dalam hearing komisi a dprd jember sama sekali tidak mempertanyakan tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan polres jember terhadap dua orang pns yang diduga terlibat dalam kasus pungli pengakatan dokter.
Hearing komisi a dprd jember bersama badan kepegawaian daerah rabu siang ternyata hanya membahas tentang polemik pengaktifan kembali kepala kantor pariwisata, padahal sehari sebelumnya ketua komisi a dprd jember mashuri hariyanto mengaku akan mempertanyakan terkait operasi tangkap tangan terhadap staf bkd oleh polres jember terkait kasus dugaan pungli pengakatan dokter di lingkungan pemkab jember.
Kepada sejumlah wartawan mashuri mengatakan agar lebih fokus rabu siang komisi a hanya membahas tentang polemik pengaktifan kembali kepala kantor pariwisata, sedangkan untuk persoalan operasi tangkap tangan akan diagendakan di lain waktu, namun sayangnya mashuri tidak berani memastikan kapan hearing terkait operasi tangkap tangan ini akan dilakukan.
Sementara kepala inspektorat pemkab jember sudjito ketika dikonfirmasi usai hearing mengatakan sampai saat ini pihaknya memang belum melakukan langkah apapun terkait persoalan bkd dan dinkes tersebut, sebab persoalan ini sudah masuk ranah hokum sehingga pihaknya masih akan menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan.
Sebab lanjut sudjito jika pihaknya melangkah mendahului proses hokum dikhawatirkan terdapat dasar yang berbeda dalam pengambilan keputusan yang justru menghasilkan keputusan yang salah.
Sebelumnya polres jember beberapa waktu lalu mengamankan dua orang pns pemkab jember, dua pns yang diamankan berinisial bw yang merupakan staf dinas kesehatan dan hdr yang merupakan staf badan kepegawaian daerah, namun sehari setelah menjalani pemeriksaan di polres jember kedua pns ini sudah di bebaskan dan kembali bekerja seperti biasa.

(418 views)