Pengurus DPD PPP Versi Djan Faridz Berikan Dukungan Moral Kepada Sukarso Di Lapas Jember

Sejumlah pengurus DPD PPP jember versi djan faridz, jumat pagi mengunjungi legislator PPP sukarso, yang sedang menjalani penahanan di lapas klas 2a jember. selain sejumlah pengurus dpd, juga nampak hadir beberapa orang mantan caleg PPP dapil 1. kedatangan mereka bertujuan memberikan support kepada sukarso, yang terancam paw oleh pengurus dpc PPP jember versi romahurmuziy.
Usai menemui sukarso di lapas sekretaris DPD PPP jember kholik nawawi mengatakan, sesuai keputusan pengadilan tata usaha negara, pengurus PPP tidak diperbolehkan mengeluarkan bkebijakan apapun yang bersinggungan dengan negara, selama dualisme kepemimpinan PPP di tingkat pusat masih belum tuntas.
Persoalan pergantian antar waktu anggota dewan lanjut kholik, bukan hanya kegiatan partai murni, tetapi juga menyangkut ke tata negaraan. sehingga harusnya tidak boleh ada surat masuk ke dprd jember, yang mengusulkan pergantian antar waktu terhadap sukarso.
Hal senada diungkapkan salah satu mantan caleg PPP dapil 1 yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPD PPP versi djan faridz hm. Wahdi. menurut wahdi, kedatangannya di lapas jember untuk memberikan support moral kepada sukarso. secara pribadi dirinya mendukung sukarso tetap duduk sebagai anggota dewan, sepanjang tidak menabrak aturan yang ada.
Namun jika memang secara aturan terpaksa harus dilakukan pergantian antar waktu, wahdi mempersilahkan dewan memprosesnya, sepanjang sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum normatif yang ada. bukan proses seperti yang diusulkan ketua DPD PPP sunardi, untuk memaksakan pengganti sukarso berasal dari luar dapil 1.
Insert………………hm. Wahdi
Sukarso melalui kerabat dekatnya mengaku akan terus melawan upaya DPD PPP jember versi romahurmuziy, yang akan melengserkannya sebagai anggota dewan dengan berbagai cara. sukarso merasa dirinya tidak pernah bersalah melanggar kde etik dprd jember, seperti yang dituduhkan kepadanya selama ini. apalagi sudah ada surat keputusan pengadilan tata usaha negara, yang melarang kedua kubu jajaran kepengurusan PPP, mengeluarkan kebijakan yang bersinggungan dengan kenegaraan.

(493 views)