Dprd Kabupaten Jember meminta maaf kepada masyarakat jember, terutama kalangan perempuan serta anak-anak pelajar di kabupaten jember, terkait kabar bahwa dprd akan mengesahkan peraturan daerah  akhlaqul karimah, yang salah satu pointnya mengatur tentang adanya pemeriksaan keperawanan, sebagai syarat kelulusan sekolah.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Dprd Jember, Ayub Junaidi, usai hearing bersama komisi d serta Majelis Ulama Indonesia Dan Gerakan Pemuda Ansor Jember, Senin Siang.

Menurut ayub, sampai hari ini tidak ada rencana pembahasan produk legislasi terkait aturan tersebut. ide tersebut muncul dari salah satu anggota dewan, yang dilatarbelakangi  keprihatinan semakin terbukanya sistem informasi dan komunikasi, sehingga banyak anak- anak yang melakuk hubungan seksual di luar nikah.

Untuk itu kata ayub, pihaknya akan melakukan proses kajian, dialog serta mengundang para ahli dari berbagai sumber, untuk memberikan masukan, sehingga dapat melahirkan sebuah kebijakan yang memberikan perlindungan bagi warga jember, terutama anak-anak jember tanpa diskriminatif.

Selain itu, ayub juga meminta kepada dinas pendidikan untuk meningkatkan efektifiktas pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, agar anak- anak lebih memahami bahaya seks bebas dan tidak bertanggung jawab.

(751 views)