DPRD Jember Akan Gunakan Hak Interpelasi Atas Gagal Ditetapkannya Perda RTRW

DPRD jember berencana menggunakan hak interpelasi terhadap bupati. penggunaan hak dewan ini merupakan buntut gagal di tetapkannya perda RTRW dalam sidang paripurna dprd jember senin lalu, akibat ketidak hadiran bupati jember mza djalal.

Wakil ketua dprd jember ayub junaedi mengatakan, dprd sudah dua kali menunda pelaksanaan paripurna untuk menetapkan perda RTRW. penundaan itu dilakukan juga untuk menghormati bupati, yang masih berkirim surat kepada gubernur.

Sehingga ketika surat gubernur sudah turun, tidak ada lagi alasan untuk penunda paripurna. seharusnya lanjut ayub, bupati tetap hadir dalam paripurna, meskipun dalam paripurna tersebut disampaikan bahwa dirinya tidak sepakat dengan perda RTRW yang ada. bukan justru melakukan boikot semacam ini, yang justru akan berdampak pada penggunaan hak interpelasi oleh dprd.

Sebelumnya DPRD Jember menggelar rapat paripurna penetapn perda RTRW senin 19 januari lalu. namun disaat bersamaan, bupati mza djalal menggelar konferensi pers, menyatakan dengan sadar tidak bersedia hadir dalam paripurna tersebut.

Menurut jalal, dirinya ingin produk RTRW yang dihasilkan nantinya merupakan produk yang baik dan benar, bukan saja terkait substansi tetapi juga benar secara mekanisme. sebab jika ada mekanisme yang tidak benar, setelah perda RTRW tersebut di tetapkan, gubernur akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk membatalkannya. sehingga pembahasan perda RTRW yang memakn banyak waktu dan biaya ini menjadi sia-sia.

(544 views)