Massa Pendukung Salah Satu Caleg PKB Dapil 6 Minta Pelantikan Caleg Terpilih Di Dapil 6 Dibatalkan

GAMBAR-BERITA18Puluhan massa salah satu caleg pkb dari kecamatan sumberbaru, rabu siang mendatangi kantor dpc pkb dan kantor pakesbangpol linmas kabupaten jember. mereka menuntut penundaan pelantikan caleg terpilih dari dapil 6, karena diduga kuat melakukan kecurangan.Korlap Aksi Erwin Khalik mengatakan, berdasarkan data rekapitulasi bakesbangpol, caleg dprd kabupaten jember dari pkb di dapil enam nomor urut 6 atas nama syaiful anwar, memperoleh suara tertinggi. namun ternyata setelah dilakukan rekapitulasi suara di kpu senin pagi, justru caleg nomor 4 yang memperoleh suara tertinggi sekaligus mendapatkan kursi dprd kabupaten jember.

Meski mendapat kesulitan di beberapa kecamatan, saat ini pendukung caleg nomor urut 6 masih berupaya mengumpulkan c1, sebagai bukti kecurangan yang disangkakan. untuk itu mereka menuntut dpc pkb secara resmi meminta penundaan pelantikan terhadap caleg terpilih di dapil 6.

Sementara Ketua DPC PKB Jember Miftahul Ulum ketika dikonfirmasi di tempat terpisah mengatakan, sebenarnya massa pendukung caleg atas nama syaiful anwar, beberapa hari lalu sudah mendatangi dpc pkb. ulum selaku ketua dpc juga sudah menjelaskan, bahwa dpc tidak memiliki kewenangan untuk menentukan caleg mana yang akan mendapatkan kursi.

Ulum juga menjelaskan, hasil rekapitulasi suara yang sah merupakan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan kpu sebagai penyelenggara pemilu. jika ternyata data yang dijadikan dasar oleh massa pendukung syaiful anwar berasal dari bakesbang, ulum mempersilahkan mereka untuk mengklarifikasi kebenaran data tersebut kepada bakesbang.

Ulum juga menyesalkan beredarnya data rekapitulasi bakesbang di masyarakat. padahal seharusnya dari bakesbang tersebut merupakan data internal sebagai bahan laporan kepada pimpinan diatasnya. sama halnya dengan polres jember yang juga memiliki data perolehan suara, yang hanya dipakai untuk keperluan internal khususnya pemetaan daerah rawan konflik.

Bakesbang sebagai bagian dari pemerintah daerah lanjut ulum, seharusnya ikut bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. bukan justru mengobral data salah seperti ini, yang kemudian menimbulkan terjadinya benturan di masyarakat.

(1.366 views)