Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi di Jawa Timur masih sangat rendah. Dari 155 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang saat ini ditangani Bawaslu Propinsi Jawa Timur, hanya 4 diantaranya laporan dari masyarakat.

Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur Sufianto mengatakan, sejauh ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan proses 155 kasus dugaan pelanggaran pemilu, yang beberapa diantaranya sudah masuk tahap sidang di pengadilan.

Sayangnya dari 155 kasus yang ditangani, hanya 4 diantaranya yang merupakan laporan masyarakat, itupun dilaporkan oleh sesama peserta pemilu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat patisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya proses demokrasi masih sangat rendah.

Untuk memberikan sangsi moral dan memberikan pemahaman kepada masyaraat tentang prilaku peserta pemilu, Bawaslu propinsi menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kabupaten dan Kota, H-3 pencoblosan mempublikasikan seluruh data dugaan pelanggaran yang terjadi.

Hal yang sama juga akan dilakukan Bawaslu Propinsi termasuk menyebutkan partai mana atau caleg siapa yang paling tidak taat hukum, Dan biarkan masyarakat yang menghakiminya tanggal 9 April mendatang. Sehingga masyarakat ketika menyalurkan hak pilihnya tidak seperti membeli kucing dalam karung.

(790 views)