Investasi bernilai lebih dari Rp 1 Trilyun rencananya akan masuk ke jember. investor berniat membuat sebuah komplek pendidikan, rumah sakit, mall dan hotel di lokasi tanah eks brigif. namun dewan saat ini masih mempertanyakan status tanah eks brigif tersebut, yang sempat menimbulkan persoalan hukum.

Anggota Dprd Jember Ayub Junaedi mengatakan, dirinya menerima informasi tanah eks brigif akan dibangun sebuah pusat perbelanjaan. saat ini proses perijinan sudah mulai dilakukan. padahal menurut ayub, proses pelepasan tanah eks brigif masih bermasalah.

Agar tidak menimbulkan persoalan baru, ayub mendesak pimpinan dprd jember meminta penjelasan kepada bupati, terkait status tanah tersbut. sebab sepengetahuannya, dprd jember tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penjualan aset, tetapi rekomendasi yang dikeluarkan berupa tukar guling.

Sementara Bupati Jember Mza Djalal membenarkan informasi tersebut. Menurut Jalal, dirinya sudah mendengar adanya investor yang berencana menanamkan modalnya di jember. bahkan untuk membuat komplek pertokoan, rumah sakit dan lembag pendidikan ini, jalal memperkirakan nilai investasi yang ditanamkan diatas 1 trilyun rupiah.

DJalal berharap investasi besar ini tidak menimbulkan polemik seperti sebelumnya. pemkab jember akan berupaya melakukan sosialisasi dan penjelasan se detail mungkin kepada masyarakat. sebagai bupati dirinya akan memberikan kemudahan kepada investor, sepanjang yang dilakukannya bermanfaat untuk jember.

Terkait persoalan status tanah jalal mengatakan, saat ini sudah tidak ada persoalan lagi. jalal juga meminta anggota dewan yang masih tidak tahu status tanah tersebut, agar bertanya langsung kepadanya.

Sebelumnya, tanah eks brigif ini menyeret 3 orang pejabat pemkab jember ke meja hijau. sebab dari rekomendasi dewan periode lalu, tanah tersebut tidak untuk dijual, tetapi untuk di tukar guling. namun dalam prakteknya tanah tersebut dilepas kepada pihak ketiga, dengan kompensasi pembangunan sejumlah fasilitas di rsud subandi jember. persoalan makin mencut ketika badan pemeriksa keuangan menilai taksiran harga yang ditetapkan oleh tim pemkab jauh dibawah harga standart tanah di daerah tersebut.

(1.350 views)