Untuk kedua kalinya manajemen giant, sekkab dan perwakilan masyarakat pendukung giant tidak hadir dalam hearing komisi d dprd jember kamis siang. atas kondisi ini komisi d meminta pimpinan dprd memanggil paksa, atau menggunakan hak-hak dewan terhadap bupati.

Ketua Komisi D Dprd Jember Ayub Junaedi mengatakan, persoalan giant di talangsari berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. karena itu komisi d memfasilitasi untuk mempertemukan semua pihak agar diperoleh titik temu. namun ternyata yang hadir hanya kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan giant.

Menurut Ayub, ini membuktikan pemkab sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan ijin, membiarkan konflik ini meluas. peristiwa konflik puger nampaknya belum bisa memberikan pelajaran kepada pemkab, bahwa jika konflik horisontal dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan jatuhnya korban.

Ketidakhadiran sekkab, investor dan masyarakat pendukung giant dalam hearing ini akan dilaporkan kepada pimpinan dewan. selanjutnya terserah pimpinan langkah apa yang akan diambil. namun di internal komisi d muncul wacana agar pimpinan menggunakan hak-hak dewan terhadap bupati.

Diberitakan sebelumnya, agenda hearing komisi d bersama sekkab, investor giant, masyarakat pro dan kontra rencana pembangunan supermarket giant ditalangsari senin lalu batal dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh masyarakat yang menolak pembangunan giant.

Meski hearing kemudian ditunda hingga kamis siang, ternyata tetap hanya masyarakat yang menolak pembangunan giant di talangsari yang hadir dalam hearing.

(918 views)