Dalam paripurna laporan pertanggungjawaban penggunaan apbd atau lpp apbd dprd jember kamis siang, muncul interupsi anggota dewan, atas ditemukannya selisih anggaran senilai 1 milyar rupiah.

Anggota Dprd Jember Abdul Ghofur mengatakan, ada perbedaan angka antara laporan keterangan pertanggung jawaban atau lkpj bupati yang disampaikan beberapa waktu lalu, dengan laporan pertanggung jawaban pertanggungjawaban penggunaan atau lpp apbd yang disampaikan oleh bupati, senilai 1 milyar rupiah.

Dalam item pendapatan daerah, dalam lkpj bupati muncul angka pendapatan 2,56 milyar rupiah, tetapi dalam buku lpp apbd pendapatan tahun yang sama menurun menjadi 1,56. ghofur berharap kepada tim anggaran pemkab jember, untuk mengoreksi kembali angka yang mana yang benar. karena nilai satu milyar dirasa cukup banyak jika di kurs-kan dengan bantuan kepada masyarakat miskin.

Usai sidang paripurna Bupati Jember Mza Djalal langsung mengklarifikasi terjadinya perbedaan angka tersebut. dengan tegas Djalal menyatakan, jika ada perbedaan angka antara lkpj dan lpp, bisa dipastikan laporan pertanggung jawaban penggunaan atau lpp apbd yang paling benar. sebab lpp apbd dibuat setelah adanya pemeriksaan bpk.

Setiap tahun anggaran bupati wajib melakukan lkpj dan lpp apbd kepada dprd. lkpj merupakan laporan pertanggung jawaban bupati secara makro kualitatif atas kinerjanya selama satu tahun anggaran, sementara lpp bersifat kualitatif sehingga lebih detail angka per angka.

(1.340 views)