Pasca bupati memerintahkan Pembatalan KSO Perusahaan Daerah Perkebunan, rencana pembentukan pansus dprd jember juga batal dilakukan. sehingga dalam rapat banmus jumat siang, hanya dilakukan pembahasan persiapan laporan pertanggung jawaban bupati.

Salah Satu Anggota Badan Musyawarah Dprd Jember Yudi Hartono menjelaskan, dalam rapat banmus jumat siang memang salah satunya akan membahas rencana pembentukan pansus pdp. namun mendengar kabar terakhir bupati sudah memerintahkan pembatalan kso, tentu saja pansus dprd juga dibatalkan.

Meski demikian lanjut yudi, kedepan perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak. polemik yang terjadi dalam kso pdp harusnya menjadi pelajaran berharga, agar kedepan pemkab lebih memperhatikan etika birokrasi, serta melihat pentingnya komunikasi dengan semua lini di internal pdp termasuk dengan buruh.

Sementara Anggota Badan Musyawarah Yang Lain Ayub Junaedi mengatakan, meski pansus pdp batal dibentuk dprd dalam hal ini bisa saja unsur pimpinan memanggil direksi pdp, untuk memberikan penjelasan. diharapkan dalam klarifikasi tersebut ada titik temu sebagai dasar konsep pdp kedepan, ketika akan melakukan pengembangan usaha.

Menurut ayub, dibatalkannya kso bukan berarti persoalan selesai. masih ada persoalan yang perlu di jelaskan kepada publik termasuk para buruh, konsep penyelesaian 159 ton karet milik pdp yang sudah terlanjur dibawa oleh pihak investor.

Diberitakan sebelumnya, dengan pertimbangan stabilitas sosial yang terjadi di kalangan buruh pdp, bupati jember memerintahkan dirut pdp sudjatmiko mulai memproses pembatan kso dengan pihak investor.

(993 views)