emkab Jember belum pernah koordinasi dengan dprd, terkait rencana penyerahan perusahaan daerah perkebunan kahyangan kepada pihak investor. Demikian Disampaikan Ketua Komisi A Dprd Jember Mohammad Jufreadi.

Menurut Jufreadi, dirinya mendengar dari media, bahwa pemkab berencana melakukan kerjasama operasional pengelolaan pdp dengan sebuah perusahaan asal surabaya. bahkan kabarnya beberapa orang perwakilan perusahaan tersebut sudah masuk di kantor direksi pdp.

Untuk itu jufreadi mendesak pimpinan dprd jember, melakukan klarifikasi terkait persoalan ini kepada pemkab. secara etika, karena pdp merupakan aset pemerintah daerah, seharusnya pemkab memberi tahu dewan atas rencana tersebut. jika dewan melakukannya secara diam-diam, maka proses kso tersebut perlu dipertanyakan.

Diberitakan sebelumnya, ratusan karyawan dan buruh perusahaan daerah perkebunan jember mulai resah, akibat adanya investor masuk dalam pdp, yang oleh direksi diistilahkan kemitraan. karyawan dan buruh khawatir masuknya investor ini menimbulkan dualisme manajemen, yang ujung-ujungnya merugikan pdp dan buruh.

Koordinator serikat buruh pdp bersatu wahyu baskoro menjelaskan, dirinya mendapat informasi deal dengan investor asal surabaya tanggal 23 maret lalu. dari penjelasan dirut pdp sujatmiko, pdp di kso-kan dengan investor, dengan kompensasi investor memberikan pendapatan senilai 18 milyar rupiah pertahun dibayar dimuka, dengan jangka waktu kontrak 20 tahun.

 

(1.252 views)