Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jember, menolak kawasan pertambangan di Kabupaten Jember. Demikian disampaikan Ketua FKB Mohammad Hafidi, saat menjadi juru bicara dalam rapat pandangan umum fraksi, atas raperda RT RW.

Hafidi meminta kepada Pemkab Jember, untuk mengkaji kembali penataan ruang jember, yang ditujukan kepada basis industri dan pertambangan. sebab penempatan basis pertambangan bertentangan dengan RT RW Propinsi Jawa Timur dan Pusat.

Apalagi kata hafidi, tambang yang di ekplorasi di kawasan hutan lindung serta kawasan resapan air, jelas akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. ia merujuk pada hasil penelitian beberapa pakar, seperti jothan agus harjono  dari its surabaya, dan aktifis jaringan advokasi tambang atau jatam, sapariah satori, 70% kerusakan lingkungan hidup di indonesia, diakibatkan karena pertambangan.

Untuk itulah lanjut politisi asal pakusari ini, demi kepentingan seluruh rakyat jember, fkb dengan tegas menolak adanya basis pengembangan kawasan pertambangan di kabupaten jember.

Sementara itu Bupati Jember Mza Djalal membantah, jika Raperda RT RW Jember, tidak selaras dengan RT RW Provinsi Jawa Timur dan  pusat. Menurutnya, seluruh potensi jember saat ini sudah terwadahi di dalam raperda rt- rw, yang mulai dibahas di dewan.

Djalal meminta agar persoalan tambang dan industri, tidak dimaknai secara sempit. sebab Perda RT RW akan digunakan hingga tagun 2030 mendatang. bisa saja katanya, saat ini kebijakan pengembangan jember tidak diarahkan ke industri dan pertambangan, tetapi untuk bupati selanjutnya, semuanya tidak akan ada yang tahu. Sehingga kata Djalal, ketika bupati setelahnya akan mengembangkan jember ke arah industri pertambangan, tidak perlu merubah kembali perda RT- RW.

(1.328 views)