Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf sepakat anggaran pengembangan lapter notohadinegoro yang dianggarkan dalam APBD 2013 ditunda penggunaannya. Hal Ini Menurut Saptono, sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggunaan uang rakyat.
Kepada sejumlah wartawan Saptono menjelaskan, dirinya secara resmi memang belum menerima laporan hasil hearing komisi a terkait polemik lapter. namun berdasarkan informasiĀ media massa dirinya bisa menyimpulkan, tanah yang saat ini digunakan lapter bisa dikatakan status quo. sebab ternyata badan pertanahan mengeluarkan tanah tersebut dari status HGU PTPN 12.
Secara pribadi Saptono berpendapat, alangkah bijaksananya jika anggaran lapter senilai 4,5 milyar rupiah untuk sementara dipending dulu penggunaannya. dalam waktu dekat pimpinan akan membicarakan persoalan ini. namun untuk sementara waktu, dirinya akan berkomunikasi informal dengan sekda selaku ketua tim anggaran eksekutif. agar penggunaan anggaran lapter tidak menimbulkan persoalan dibelakang hari.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jember Yudi Hartono yang juga ketua fraksi golkar menghimbau, agar anggara lapter senilai 4,5 milyar rupaih ditunda penggunaannya. setidaknya sampai status tanah yang digunakan untuk pembangunan lapter jelas.
Hal Ini Menurut Yudi, perlu dilakukan karena sesuai hasil hearing Komisi A DPRD Jember dengan BPN, ternyata memang status tanah tersebut secara hukum bukan lagi milik PTPN 12. sehingga perjanjian kerjasama operasional yang dibuat oleh pemkab jember bersama PTPN 12, patut dipertanyakan keabsahannya.
(1.598 views)