Komisi C Dprd Jember ternyata tidak satu suara dalam menyikapi polemik pembangunan median jalan, serta jembatan penyeberangan orang atau jpo gajah mada. meski ketua komisi c dprd jember mohammad asir usai hearing beberapa waktu lalu menyampaikan rekoemndasi komisi c agar median jalajn di bongkar, wakil ketua komisi c yudi hartono justru tidak sepakat dengan rekomendasi tersebut.

Kepada sejumlah wartawan Yudi mengatakan, wakil rakyat dalam mengeluarkan rekomendasi harus berpihak kepada rakyat. median jalan dan jpo gajah mada, merupakan sarana yang diperlukan oleh masyarakat. sehingga seharusnya dewan dalam hal ini komisi c tidak serta merta mengeluarkan rekomendasi pembongkaran. apalagi dalam pembangunan median jalan dan jpo sama sekali tidak menggunakan dana apbd.

Jika memang ada beberapa hal yang belum dipenuhi oleh investor, tentu bisa dibicarakan lagi dengan semua pihak terkait dengan cara duduk bersama. untuk itu yudi yang kebetulan tidak hadir dalam hearing, meminta komisi c meninjau ulang rekomendasi yang dikeluarkan, untuk membongkar median jalan hayam wuruk dan jpo gajah mada.

Sebelumnya Komisi C Dprd Jember usai menggelar hearing bersama dinas pu bina marga dan dinas perhubungan kabupaten jember, merekomendasikan pembongkaran median jalan hayam wuruk, karena dinilai banyak persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi, sambil menunggu usainya proses pembebasan lahan double way. jika pembebasan lahan double way sudah tuntas, baru dibicarakan lagi pembangunan median jalan. jika perlu bisa dialokasikan anggaran apbd.

Sementara Dinas Pu Bina Marga Propinsi Jawa Timur mengaku sudah mengirimkan surat teguran 3 kali kepada pihak investor, agar segera melengkapi ijin administrasi pembangunan median jalan. bahkan karena surat tersebut tidak diindahkan, pu bina marga propinsi jawa timur memberikan deadline waktu hingga akhir maret untuk melengkapinya. jika tidak, pu bina marga propinsi akan melakukan pembongkaran paksa.

(1.133 views)