Bupati Nilai BPN Lamban Tangani Persoalan Tanah

Bupati Jember MZA Djalal nilai badan pertanahan nasional lamban dalam menangani persoalan pertanahan. salah satunya proses pengajuan sertifikasi gumuk kapur puger yang diajukan Pemkab Jember, hingga 3 tahun belum juga tuntas.

Menurut Djalal status gumuk kapur puger merupakan tanah negara. dan sejak 3 tahun lalu, pemkab mengajukan sertifikasi atas seluruh gumuk kapur tersebut. semua persyaratan yang diminta oleh bpn sudah dipenuhi, namun sampai saat ini belum ada kejelasan.

Persoalan inilah menurut Djalal yang menyebabkan pendapatan daerah dari galian kapur khususnya sangat minim. jika status gunung kapur ini tersertifikasi atas nama pemerintah daerah, siapapun nantinya, baik perusahaan ataupun perorangan yang akan memanfaatkannya, harus membayar sewa dan retribusi galian kepada pemerintah daerah.

Lebih jauh Djalal menjelaskan, saat ini para pengusaha tambang kapur puger juga kebingungan mereka harus bayar sewa kepada siapa. sebab pemkab sendiri sejauh ini belum memiliki hak penuh atas tanah tersebut. sehingga diantara mereka ada yang hanya memberikan kompensasi kepada masyarakat, ada juga yang memberikan kompensasi kepada pemerintahan desa.

 

(894 views)
Tag: