Ketua GP Ansor Cabang Jember Ayub Junaedi, berharap presiden segera turun tangan untuk menyelamatkan Institusi Polri. Sebab jika konflik antara KPK dan Polri berkepanjangan, para koruptor menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Menurut Ayub, saat ini masyarakat banyak menyudutkan polri, padahal tidak semua Polisi jelek. Institusi tidak pernah salah, oknum yang mencoreng institusi polri itu yang harus diberi sangsi tegas. Bukan bermaksud membela Polri dalam persoalan KPK dan Polri, tetapi Menurut Ayub, KPK dan Polri sama-sama sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, sehingga keduanya harus sama-sama diselamatkan.

Presiden tidak perlu ragu untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Sebab campur tangan presiden dalam hal ini bukan merupakan intervensi, karena institusi Polri masih berada di bawah presiden sebagai kepala Negara. Jangan menunggu kepercayaan masyarakat kepada institusi polri merosot hanya gara-gara ulah oknum didalamnya.

Ayub juga mengingatkan, agar masyarakat tidak terkecoh dengan isu KPK dan Polri. Sebab saat ini masih ada persoalan yang tidak kalah pentingnya, yakni persoalan rancangan undang-undang karma. Dimana dalam beberapa pasal didalamnya ada upaya yang disinyalir akan mengembalikan indonesia pada jaman militerisme.

Masyarakat terlalu fokus kepada persoalan KPK dan Polri, sehingga tidak ada satupun yang mengkritisi ruu kamra yang diajukan pemerintah kepada DPR RI. Diberitakan seluruh media massa nasional sebelumnya, hubungan KPK dan Polri makin memanas usai pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Puncaknya, saat terjadi upaya penjemputan paksa oleh pihak kepolsiian, terhadap Kompol Novel Baswedan, Mantan Kasatreskrim Polresta Bengkulu, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Penyidik KPK dalam kasus tersebut.

(945 views)