Fraksi Demokrat DPRD Jember terbelah menyikapi sikap bupati yang menolak tanda tangan dalam penetapan perda perlindungan pasar tradisional. Meski sama-sama menyesalkan, ada yang hanya mempersoalkan penolakan tanda tangan, sebagian lagi menilai sikap bupati melecehkan parlement.

Ketua DPC Demokrat Jember saptono yusuf menjelaskan, seluruh anggota Fraksi Demokrat sepakat menggunakan hak interpelasi. Namun materi interpelasi yang diinginkan berbeda. Satu pihak hanya ingin menanyakan alasan penolakan menandatangani perda, sehingga hanya dibutuhkan penjelasan dari bupati.

Sedangkan beberapa Anggota Fraksi Demokrat yang lain justru menyikapi persoalan ini dari sudut pandang mekanisme. Penolakan bupati dinilai melecehkan parlement, yang sudah bersusah payah bekerja membahas perda yang diusulkan sendiri oleh eksekutif. Jika sekedar menanyakan alasan bupati menolak tanda tangan, dalam surat yang yang dikirmkan oleh bupati sebelumnya sudah cukup jelas.

Diberitakan sebelumnya, surat usulan penggunaan hak interpelasi sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Jember Senin malam. Pimpinan DPRD akan menggelar rapat untuk menyimpulkan layak tidaknya usulan ini dilanjutkan. Jika dirasa layak dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan, akan dilakukan rapat banmus untuk menggelar sidang paripurna interpelasi terhadap Bupati Jember.

(1.212 views)