Bupati Jember MZA Djalal menyatakan siap dipanggil DPRD Jember, jika memang dprd ingin mengetahui apa yang menjadi alasannya menolak menandatangani raperda pasar tradisional dalam paripurna DPRD Senin lalu.

Ketika dikonfirmasi Djalal menjelaskan, dirinya menolak bertanda tangan dalam perda tersebut bukan karena tidak setuju, tetapi ada beberapa hal yang dinilai perlu dilakukan penyempurnaan. Namun sayangnya DPRD tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan duduk persoalannya. Bahkan surat yang surat yang dikirimkannya ke DPRD Jember juga tidak dibalas.

Karena itu Menurut Djalal, dirinya sangat senang sekali jika ada kesempatan duduk satu meja dengan DPRD Jember, untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan dirinya menolak tanda tangan. Djalal menyatakan siap kapanpun di panggil dprd untuk menjelaskan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Jember MZA Djalal menolak menandatangani 1 dari 3 raperda, yang akan ditetapkan dalam Paripurna DPRD Jember Senin siang. Dua raperda yang di tandatangani tentang perda pdp dan perda air bawah tanah. Sementara perda perlindungan pasar tradisional tidak ditandatangani.

Sikap penolakan yang dilakukan jalal ini menuai kecaman dari mayoritas anggota dewan. Terjadi hujan interupsi yang cukup panjang sebelum Ketua DPRD Jember menutup jalannya siding. Atas sikap bupati tersebut, sejumlah anggota dewan berancang-ancang menggunakan hak interpelasi, yang merupakan hak dprd.

(1.114 views)