Pansus II DPRD Jember meminta PLN memperbanyak titik-titik loket pembayaran rekening listrik, tanpa menggandeng pihak perbankan. Sehingga biaya administrasi sebesar 1600 hingga 4 ribu rupiah yang dikenakan kepada pelanggan bisa dihapuskan. Demikian disampaikan Anggota Pansus II DPRD Jember Masrur kepada sejumlah wartawan.

Menurut Masrur, setelah mengundang beberapa pihak perbankan, ternyata besaran administrasi yang dikenakan kepada pelanggan cukup bervariasi. Mulai dari 1600 rupiah hingga 4 ribu rupiah.

Pansus menurut Masrur, berkeinginan agar biaya administrasi yang dibebankan kepada pelanggan listrik ini bisa diturunkan dan diseragamkan. Sebab dasar hukum yang dipakai hanya perjanjian kerjasama anatar direksi PLN dengan perbankan. Jika memang terpaksa penurunan biaya administrasi ini tidak bisa dilakukan, pansus mendesak pln tidak lagi bekerjasama dengan pihak perbankan, tetapi harus dengan melakukan penambahan titik-titik loket pembayaran di kecamatan dan desa.

Diberitakan sebelumnya, Pansus II DPRD Jember memanfaatkan jeda waktu pelaksanaan paripurna penetapan perda untuk melakukan evaluasi. Dalam evaluasi tersebut ditemukan adanya pembebanan biaya administrasi sebesar 1600 rupiah, kepada pelanggan PLN. Karena pansus menilai biaya administrasi ini sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen, pansus berkeinginan besaran biaya administrasi bisa diturunkan atau bahkan dihapuskan sama sekali.

 

(961 views)