BK DPRD Jember Didesak Sikapi Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Komisi B

Sejumlah fraksi menyesalkan surat pernyataan sikap yang dikeluarkan Komisi B DPRD Jember, terkait pembahasan perda perlindungan pasar tradisional. Bahkan Fraksi Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan Indonesia Raya, mendesak Badan Kehormatan DPRD memproses pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota Komisi B.

Bukri ketua Fraksi PDI Perjuangan Indonesia Raya mengatakan, setelah persoalan surat pernyataan Komisi B ini muncul dalam Rapat Pansus 1, dirinya langsung memanggil anggota fraksinya yang duduk di Komisi B untuk klarifikasi. Ternyata Iwan Suyitno Anggota F-PDI Perjuangan yang berada di komisi b mengatakan tidak tahu maksud dan tujuan Ketua Komisi b membuat surat pernyatan tersebut.

Apapun alasannya lanjut Bukri, pekan ini Fraksi PDI Perjuangan akan menggelar rapat internal fraksi, untuk membahas sangsi tegas yang akan diberikan kepada anggotanya. Bahkan jika memang perbuatan anggotanya dinilai melanggar Kode Etik DPRD Jember, bukri mempersilahkan Badan Kehormatan DPRD Jember untuk memproses dan memberikan sangsi sesuai aturan.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember Abdul Halim. Menurut Halim, dirinya juga sudah memanggil Ahmad Fauzi, Anggota FKB yang berada di Komisi B. Dan ternyata pernyataan Ketua Komisi B yang mengatakan keluarnya surat tersebut atas keputusan rapat komisi dibantah oleh fauzi.

Dalam rapat pansus Halim mengatakan dengan tegas jika persoalan ini sampai mencuat di media massa, Ketua Komisi B harus meminta maaf secara terbuka kepada public. Sebab surat yang dikeluarkan Komisi B, dipastikan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan bukan hanya di Internal DPRD, tertapi juga terjadi pada masyarakat luar. Jika tidak Fraksi Kebangkitan Bangsa mengancam akan melaporkan persoalan ini kepada badan kehormatan untuk menindaklanjutinya.

Diberitakan sebelumnya, hampir seluruh Anggota Komisi B DPRD Jember menandatangani pernyataan sikap, yang intinya menolak keras jika dalam finalisasi terjadi perubahan redaksional perda perlindungan pasar tradisional, yang bertujuan untuk mengaburkan aturan. Sehingga ada celah hukum yang bisa dimainkan untuk menguntungkan pasar modern.

Ketua Pansus 1 DPRD Jember Lukman Winarno menilai komisi b tidak paham mekanisme penyusunan perda. Padahal seudah jelas diatur, finalisasi tidak akan mengubah apapun terkait isi yang sudah disepakati seluruh anggota pansus. Jika memang akan ada perubahan, nanti akan terjadi dalam paripurna, karena disana diberikan ruang kepada fraksi untuk memberikan catatan.

 

(735 views)
Tag: