Pemerintah Propinsi Jawa Timur berencana memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat, tanpa melihat status social. Diperkirakan pemprov membutuhkan anggaran senilai Rp 1 Trilyun per tahun, dengan sistem dana perimbangan dari pemerintah kabupaten dan kota.

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan, selama ini persoalan surat keterangan miskin menyisakan banyak persoalan. Banyak masyarakat yang benar-benar miskin, tetapi karena belum mengantongi SKTM dari desa tidak bisa terlayani dengan cepat. Solusinya menurut Gus Ipul, seluruh masyarakat diluar kuota jamkesmas, akan diberikan jaminan kesehatan tanpa melihat kaya dan miskin.

Saat ini lanjut Gus Ipul, pemprov sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dari hitungan kasar, diperkirakan akan menelan biaya hingga RP 1 Trilyun. Dana yang disiapkan tahun anggaran 2013 mendatang ini menurut Gus Ipul, akan lebih ringan jika ditanggung bersama seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Sementara Bupati Jember MZA Djalal menyambut positif rencana diberikannya jaminan kesehatan untuk seluruh Masyarakat Jawa Timur tanpa membedakan kaya dan miskin. Pada prinsipnya Pemkab Jember siap mengalokasikan anggaran sebagai dana sharing, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Djalal berharap, progam jaminan kesehatan ini tidak hanya berlaku di rumah sakit milik pemprov seperti yang terjadi selama ini. sebab rumah sakit milik pemprov tidak berada diseluruh kabupaten. Sehingga Djalal berpendapat, progam ini akan berjalan maksimal jika diberlakukan pula di rumah sakit milik pemerintah daerah setempat.

(912 views)