Kebijakan pemerintah pusat menjadi penyebab utama bangkrutnya keuangan daerah. Demikian disampaikan Bupati Jember MZA Djalal, menyikapi pernyataan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang menyatakan mayoritas keuangan daerah tidak sehat.

Menurut Djalal, memang pemerintah pusat memberikan anggaran kepada daerah, yang nilainya setiap tahun bertambah. Tetapi penambahan anggaran tersebut tidak terlalu signifikan, jika dibanding dengan beban yang harus ditanggung daerah, terutama akibat kebijakan kenaikan gaji pegawai.

Jika pemerintah pusat bisa langsung mengubah anggaran melalui APBN-P. Tetapi daerah tidak bisa serta merta meminta tambahan anggaran kepada pusat untuk memenuhi tanggungan gaji pegawai. Sehingga terpaksa daerah membuat kebijakan dengan mengurangi anggaran prioritas lainnya, agar beban gaji pegawai terpenuhi.

Djalal berpendapat, kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat selama ini bisa dikatakan salah besar. Seharusnya ketika presiden akan mengumumkan kenaikan gaji pegawai, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan anggaran tambahan untuk daerah, yang seimbang dengan kenaikan tersebut. Jika ini dilakukan setiap tahun, jalal yakin tidak akan ada daerah di indonesia, yang kebutuhan gaji pegawainya melebihi 50 persen dari APBD.

Terhadap rencana pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan keuangan bagi daerah yang dinilai tidak seimbang, Djalal berpendapat tidak ada persoalan. Pemerintah daerah dan pusat merupakan satu manajemen, sehingga siapapun yang mengelola keuangan tidak menjadi masalah. Yang terpenting menurut Djalal azas keadilan. Jika gaji pegawai dinaikkan tentu harus diimbangi dengan tambahan dana alokasi umum atau dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah.

(928 views)