Diluar dugaan, Anggota DPRD Jember yang juga Ketua DPC PPP Jember Sunardi, mengajukan interupsi dalam paripurna Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Rabu siang. Padahal PPP merupakan salah satu anggota partai koalisi pendukung Bupati Jember MZA Djalal.

Sebelum Ketua DPRD Saptono Yusuf sebagai pimpinan sidang menutup sidang paripurna, Sunardi mengajukan interupsi. Sunardi menilai bupati telah melanggar aturan, Karena terlambat menyampaikan LKPJ ke DPRD Jember. Sesuai aturan, LKPJ bupati disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Tetapi nyatanya, LKPJ bupati disampaikan ketika sudah melebihi batas waktu yang ditentukan.

Sunardi khawatir, keterlambatan penyampaian LKPJ bupati menimbulkan dampak hukum di kemudian hari. Seperti yang terjadi dalam penetapan Apbd 2011 lalu, ketika sejumlah anggota dewan berjuang untuk Bupati Djalal, yang menyebabkan terlambatnya penetapan apbd, justru 29 anggota dewan saat ini menjalani proses hukum. Sunardi berharap hal ini bisa dijadikan saran secara resmi kepada bupati, agar kedepan tidak terjadi lagi.

Sementara salah satu Anggota Fraksi Koalisi Pendukung Mza Djalal lainnya dari FKNU mohammad jufreadi, menyayangkan interupsi yang diajukan sunardi dari PPP. Jufreadi menghormati hak sunardi sebagai anggota dewan, untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi sebagai anggota koalisi pendukung, ada aturan tidak tertulis yang harus dipahami oleh semua anggota koalisi.

Jufreadi berpendapat, seharusnya sebagai salah satu partai pendukung apalagi Sunardi sebagai ketua DPC PPP, menjunjung tinggi etika dalam sebuah koalisi politik. Apalagi Jufreadi melihat yang disampaikan sunardi dalam interupsinya tidak jelas maksud dan tujuannya.

Sementara Bupati Jember MZA Djalal ketika dikonfirmasi usai sidang paripurna menyatakan optimis tidak akan ada gugatan dari mayarakat atas keterlambatan ini. Sebab menurut Djalal, LKPJ bupati terlambat disampaikan hanya karena masih harus menyamakan agenda dprd dengan eksekutif. Djalal yakin masyarakat bisa memahami keterlambatan beberapa hari, apalagi penggunaan anggaran masih dalam pemeriksaan BPK.

(1.186 views)