Pansus RUU Pemilu Akan Batasi Penggunaan Dana Pemilu

Pemilihan umum tidak boleh terjebak dalam pertarungan adu kekuatan uang. Karena itulah dana yang digunakan dalam pemilihan umum harus dibatasi. Demikian disampaikan Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI yang kebetulan berasal dari Daerah Pemilihan Jember Lumajang Arief Wibowo.

Menurut Arief, sejumlah fraksi sudah menyatakan persetujuannya dalam pembatasan dana untuk kebutuhan pemilihan umum. Diantara Fraksi PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Kebangkitan Bangsa, Dan Fraksi Persatuan Pembangunan.

Pembatasan dana yang digunakan untuk pemilu agar cash in dan cash out selaras. Sehingga partai politik tidak bermain uang, tetapi lebih mengedepankan ide, rencana kebijakan dan progam. Selama ini yang terjadi menurut arief, laporan dana yang masuk sering kali tidak masuk akal jika dilihat kemewahan kampanye dilapangan.

Sistem politik liberal dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, memunculkan konsekuensi diutamakannya kekuatan uang. Akhirnya dalam dunia politik indonesia muncul berbagai praktek jual beli kursi, suap dan money politik lainnya.

Arief memiliki pemikiran, dana kampanye yang dikeluarkan oleh parpol di daerah pemilihan maksimal RP 1 Milyar. Dana kampanye Caleg DPR RI Rp 500 juta, caleg dprd propinsi Rp 350 juta dan caleg dprd kabupaten atau kota cukup Rp 250 Juta rupiah.

Nanti pansus akan merumuskan berapa total anggaran yang boleh digunakan untuk dana kampanye. Arief tidak memungkiri uang dibutuhkan dalam berpolitik. Tetapi jangan sampai orang berpolitik karena uang. Karena sejatinya parpol didirikan berdasarkan kesadaran setiap warga negara berpartisipasi dalam politik.

 

(639 views)
Tag: