Perubahan Fungsi Eks Rumah Dinas Direktur RSUD Subandi Untuk Akses Jalan Cukup Keputusan Bupati

DPRD jember menilai rencana perubahan fungsi eks rumah Dinas Direktur RSUD Subandi untuk akses jalan buat masyarakat, tidak perlu melalui persetujuan DPRD, tetapi cukup melalui keputusan bupati. Demikian hasil hearing Gabungan Komisi A dan D DPRD Jember Bersama Asisten I, RSUD Subandi, dan Bagian Hukum Pemkab Jember Kamis siang.

Hearing gabungan tersebut dilakukan menindaklanjuti surat bupati, yang meminta Persetujuan DPRD untuk membongkar eks Rumah Dinas Direktur RSUD Subandi menjadi akses jalan bagi masyarakat yang tinggal di belakang RSUD Subandi. Sebab beberapa kali warga melakukan aksi unjuk rasa meminta jalan diperluas seperti sebelumnya, karena akses jalan awal termakan utk pengembangan RSUD Subandi.

Anggota Komisi A DPRD Jember Abdul Halim mengatakan, secara de fakto RSUD Subandi saat ini statusnya sudah milik pemprov. Hanya saja deyure masih menunggu keputusan paripurna pelepasan asset. Sehingga jika persoalan ini dibahas di dprd menjadi percuma. Justru yang perlu didorong Menurut Halim, percepatan paripurna pelepasan RSUD Subandi kepada pemerintah propinsi.

Ketua Komisi A DPRD Jember Mohammad Jufreadi meminta eksekutif membicarakan dulu persoalan ini di internal. Sebab melihat aturan tentang pelepasan aset, selama tidak berpindah tangan tidak perlu persetujuan DPRD tetapi cukup keputusan bupati. Apalagi ada salah satu pasal yang menyebutkan, selama untuk kepentingan umum dan nilai aset tersebut tidak lebih dari Rp 5 Milya, tidak perlu melalui persetujuan DPRD.

Sehingga Jufreadi menyarankan RSUD Subandi untuk melanjutkan rencana pembongkaran eks rumah dinas direktur untuk dijadikan akses jalan, sesuai dengan tuntutan masyarakat sekitar rsud subandi. Dasar hukum perubahan fungsi tersebut cukup melalui keputusan bupati.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Jember Ayub Junaedi yang juga hadir dalam hearing tersebut, hanya memberikan penekanan agar perubahan fungsi tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan. Sesuai tupoksinya, persoalan hukum menjadi kewenangan Komisi A. Sehingga Ayub tidak ingin ikut berpolemik masuk ke persoalan hukumnya.

(532 views)
Tag: