E-Prog Efektif Tekan Angka Korupsi

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dinilai sebagai upaya menegakkan fair competition atau persaingan sehat dalam tender pengadaan barang dan jasa. Selain itu dengan E-Prog ini dipastikan mampu melakukan penghematan APBD ataupun APBN hingga diatas 10 persen, karena bisa menekan kemungkinan terjadinya korupsi.

Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raharjo menjelaskan, LPSE merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dilakukan untuk pencegahan tindak pidana korupsi, dimana Tahun 2012 ini diinstruksikan minimal 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dilakukan secara elektronik. Berdasarkan data BPK, angka korupsi dari pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai 80 persen.

Dari pengalaman yang sudah ada lanjut Agus, dengan sistem E-Prog dipastikan mengatur lelang seperti yang biasa terjadi sangat sulit dilakukan. Meski demikian proyek-proyek kecil senilai maksimal Rp 5 Milyar biasanya dimenangkan oleh pengusaha setempat atau kabupaten sekitarnya. Sebab jika dimenangkan oleh pengusaha dari jauh tentu over headnya terlalu tinggi. Namun jika proyek dengan nilai yang sangat besar bisa diikuti oleh semua pengusaha dari seluruh indonesia secara terbuka.

Agus mengatakan, Ditahun 2011 lalu sedikitnya 24 ribu paket lelang dilakukan menggunakan sistem E-Prog, dengan anggaran senilai 53 trilyun rupiah, bisa dilakukan efisiensi sebesar 12 persen atau senilai 4,4 trilyun rupiah. Sedangkan untuk Tahun 2012 hingga bulan maret ini saja, sudah bisa melakukan efisiensi sebesar 6 persen. Dari 218 paket senilai 1,61 trilyun, mampu menghemat sampai 102 milyar rupiah.

Sementara Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto menyatakan Pemkab Jember siap melakukan sistem E-Prog dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa tahun 2012. Sugiarto optimis target 40 persen pengadaan barang dan jasa Pemkab Jember sepanjang tahun 2012 bisa dipenuhi.

Dengan dibukanya Sistem E-Prog Di Jember, berarti sudah 25 kabupaten dan kota di jawa timur menggunakan sistem lelang elektronik. Sedangkan 12 kabupaten dan kota lainnya di jawa timur masih dalam tahap persiapan. Di seluruh Indonesia, hanya tinggal 2 propinsi yang belum menerapkan sistem e-prog, yakni Propinsi Maluku dan Papua Barat

 

(1.060 views)
Tag: