Jika memang kenaikan harga BBM akan diterapkan oleh pemerintah pusat, mau tidak mau harus ada berbagai penyesuaian keuangan daerah. Paling tidak, akan terjadi pengurangan volume karena terjadi kenaikan harga sebagai imbas kenaikan harga BBM. Demikian disampaikan Bupati Jember MZA Djalal.

Menurut Djalal, kenaikan harga bbm merupakan kebijakan macro, yang tentu akan berdampak terhadap masyarakat di daerah. Tetapi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pemerintah kabupaten akan mengamankan kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Imbas terhadap APBD yang ditetapkan sebelum diberlakukannya kenaikan harga bbm, tentu akan terjadi banyak perubahan. Setidaknya perubahan volume karena kenaikan harga bbm pasti diikuti kenaikan harga barang. Sehingga Pelaksanaan APBD 2012 bisa jadi tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Lebih jauh Djalal menerangkan, pemerintah daerah juga akan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat sebagai kompensasi kenaikan Harga BBM. Sebab kabarnya, ketika harga bbm dinaikkan, pemerintah pusat akan memberikan subsidi kepada masyarakat. Hanya saja sampai saat ini jalal belum tahu subsidi seperti apa yang akan dilakukan. Bisa subsidi langsung kepada masyarakat semacam bantuan lansung tunai, atau bisa juga penambahan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah.

(1.992 views)