ADD Paseban Senilai Rp 200 Juta Perbulan Dinilai Sebagai Hitungan Ngawur

Ketua LSM Mina Bahari Mohammad Sholeh menilai wacana memberikan pendapatan Rp 200 Juta per bulan bagi desa paseban, dengan keberadaan tambang pasir besi merupakan pembodohan terhadap rakyat. Sebab tidak jelas dari mana asal usulnya tiba-tiba bisa muncul angka Rp 200 Juta.

Sholeh kepada sejumlah wartawan mengatakan, Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jember Ahmad Sudiono, yang menjanjikan akan memberikan kompensasi Rp 200 Juta per bulan Kepada Desa Paseban, hanya berupa janji palsu,, masyarakat paseban saat ini sudah tahu, sehingga tidak akan bisa diberi angin surga semacam itu.

Jelas-jelas dalam aturan, pendapatan pasir besi yang masuk kategori tambang khusus masuk kepada pemerintah pusat. Sedangkan jika diambilkan dari Corporate Social Responsibility (CSR), tentu harus dihitung setelah adanya produksi. Bagaimana bisa menjanjikan 200 juta perbulan jika produksi saja belum pernah dilakukan.

Lebih jauh Sholeh menerangkan, dengan bermunculannya kasus-kasus pertambangan di sejumlah daerah, penolakan masyarakat paseban saat ini bukan hanya terkait persoalan lingkungan. Tetapi mereka khawatir peristiwa yang terjadi di bima dan papua akan terjadi di paseban. Dimana ketika dilakukan pertambangan, kesejahteraan masyarakat justru terabaikan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Disperindag Ahmad Sudiono mengatakan, selama ini belum ada sosialisi secara utuh kepada masyarakat paseban. Padahal keberadaan tambang pasir besi justru akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Selain akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, desa akan mendapatkan pendapatan sedikitnya Rp 200 Juta perbulan. Sehingga dalam satu tahun akan diperoleh pendapatan Rp 2,4 Milyar, selain ADD dari pemerintah kabupaten sebesar Rp 500 Juta per tahun.

(657 views)
Tag: