Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak rencana Take Over RSUD Subandi kepada pemerintah propinsi. Alasannya, DPRD khawatir tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap RSUD Subandi, sehingga masyarakat jember yang akan dikorbankan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Bukri mengatakan, setelah melakukan serap sapirasi masyarakat dan rapat internal PDI Perjuangan, diputuskan fraksinya akan terus menolak dilakukannya take over. Karena ketika RSUD Subandi diambil alih oleh propinsi, kabupaten sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun.

Bukri mencontohkan, ketika terjadi persoalan di Rumah Sakit Paru-Paru Jember, DPRD Jember tidak memiliki kewenangan apapun. Persoalan baru bisa diselesaikan setelah bukri menghubungi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi. Khawatir hal yang sama terjadi di RSUD Subandi, sebagai Anggota Komisi D sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, dengan tegas bukri menyatakan menolak take over.

Berbeda dengan Bukri yang dengan tegas menolak Rencana Take Over, Ketua Komisi D DPRD Jember Ayub Junaedi memilih masih akan menunggu persetujuan propinsi memberikan kompensasi. Secara pribadi Ayub setuju dilakukannya take over, jika pemerintah propinsi juga setuju memberikan apa yang diminta oleh DPRD Jember. Diantaranya penyerahan Aset Propinsi Di Jember yang terbengkalai kepada Pemkab Jember.

Dengan tukar guling semacam ini menurut Ayub, aset Pemprov Di Jember yang selama ini terbengkalai bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain oleh pemerintah kabupaten. Sehingga pemerintah kabupaten tidak bergitu saja kehilangan aset senilai 200 Milyar Rupiah lebih tanpa memperoleh apa-apa.

Tetapi memang kalo untuk meningkatkan status rsud subandi menjadi Rumah Sakit Tipe A pendidikan, yang diperkirakan membutuhkan dana 300 milyar rupiah, Pemkab Jember juga tidak mungkin mampu. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan operasional tiap tahun yang juga pasti sangat besar.

Sementara Komisi A DPRD Jember belum bisa menentukan sikap secara resmi, karena masih akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif terutama yang menangani persoalan asset.

(935 views)