Komisi D DPRD Jember merasa prihatin, ternyata alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam APBD 2011 di kepras habis-habisan. Komisi D bertekad akan berjuang habis-habisan dalam badan anggaran paling tidak harus bisa sama dengan alokasi anggaran tahun lalu.

Ketua Komisi D DPRD Jember Ayub Junaedi menjelaskan, setelah menggelar pembahasan bersama beberapa SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi D, baru diketahui bahwa banyak sekali anggaran untuk masyarakat dikurangi pada tahun ini. Ayub mencontohkan anggaran untuk bapemas, yang dikepras hingga Rp 800 Juta. Padahal anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan pasar desa yang menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat.

Selain itu anggaran untuk bagian kesra berkurang sekitar Rp 1 Milyar. Padahal bantuan guru ngaji, bantuan untuk perayaan keagamaan semua melekat di bagian kesra. Bahkan alokasi jamkesda dikurangi hingga RP 2,5 Milyar rupiah. Atas kondisi ini Ayub yakin akan terjadi perdebatan yang sangat panjang ketika pembahasan di badan anggaran nanti, sebab Komisi D akan mati-matian memperjuangkannya.

Lebih jauh Ayub menjelaskan, yang menjadi otak pembangunan di sebuah daerah adalah badan perencanaan dan pembangunan kabupaten. Sehingga Bappekab harusnya diisi oleh orang-orang yang berpikiran jauh kedepan dengan dasar pro terhadap rakyat. Seperti inilah jadinya menurut Ayub, ketika Bappekab diisi oleh orang-orang yang tidak pro rakyat.

(1.139 views)