Komisi D Bersikeras Tak Akan Berikan RSU Subandi Pada Pemprov Tanpa Kompensasi

Ketua Komisi D bersikeras tidak akan menyetujui Take Over RSU Subandi kepada pemerintah propinsi, jika tidak dibarengi dengan kompensasi yang jelas. Hal ini disampaikan Ayub menanggapi pernyataan Gubernur yang juga menolak memberikan kompensasi dalam proses Take Over RSU Subandi.

Ayub mengatakan, jika dihitung saat ini aset yang dimiliki RSU Subandi senilai 200 Milyar Rupiah lebih. Sangat masuk akal jika kemudian DPRD Jember meminta kompensasi berupa peningkatan status RSU Balung dan Kalisat menjadi rumah sakit Kelas A kepada Pemprov.

Pemprov lanjut Ayub, tidak bisa seenaknya saja mengambil alih aset Pemkab Jember tanpa ada kompensasi. Lebih baik Pemkab Jember mendatangkan investor untuk peningkatan pelayanan di RSU Subandi. Apalagi beban 20 milyar yang disampaikan bupati beberapa waktu lalu, hanya untuk keperluan gaji pegawai yang merupakan tanggungan pemerintah pusat.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Jember MZA Djalal pertama kali aktif kembali memimpin jember mendatangi Pimpinan DPRD Jember. Djalal meminta kepastian dari dprd terkait persetujuan Take Over RSU Subandi. Disetujui ataupun tidak sepenuhnya diserahkan kepada DPRD, sehingga ada dasar bagi Djalal untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada gubernur.

Gubernur Jawa Timur Sukarwo saat dikonfirmasi usai menghadiri Muscab Demokrat Rabu lalu mengtatakan, dengan diberikannya RSU Subandi sebenarnya menambah beban Pemprov. Jika masih harus memberikan ganti rugi sama seperti sudah ditempeleng masih disuruh minta maaf. Jika yang dilihat tentang peningkatan pelayanan bagi masyarakat, Sukarwo optimis tidak akan ada persoalan dalam proses Take Over RSU Subandi.

(823 views)
Tag: