Nilai Kejaksaan Tebang Pilih, Partai Non Parlemen Gelar Aksi Unjuk Rasa

Lagi-lagi komitmen kejakasaan dipertanyakan. Setelah Koordinator FKAB menilai kejaksaan tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi, kali ini giliran belasan partai non parlemen menggelar aksi unjuk rasa juga karena menilai kejaksaan tebang pilih.

Ketua Partai Indonesia Sejahtera Wigid Prayitno mengatakan, dirinya melihat terjadinya kecurangan dan ketidakadilan dalam penanganan suatu perkara, terutama dalam kasus dugaan korupsi. Ada banyak contoh misalnya penanganan kasus DAK yang saat ini sedang hangat dibicarakan serta kasus pelepasan tanah brigif.

Untuk itu Wigid mendesak DPRD Jember melakukan fungsinya sebagai pengawasan social, mempertanyakan kepada pihak kejaksaan sejauh mana kasus ini berjalan. Sebab jika terus dibiarkan berlama-lama, Kondisi Jember akan semakin semrawut dan lagi-lagi masyarakat jember yang akan merasakan getahnya.

Ketika melakukan aksinya di DPRD Jember para pengunjuk rasa ditemui Ketua DPRD Saptono Yusuf, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Halim dan Ketua Komisi D DPRD Jember Ayub Junaedi. Ketua FKB Abdul Halim sependapat dengan para pengunjuk rasa, bahkan Pasca Penonaktifan Bupati Dan Wakil Bupati Jalal-Kusen kondisi jember semrawut.

Untuk itu FKB berharap segera ada kepastian tentang status Bupati Non Aktif MZA Djalal. Jika memang tidak bisa aktif ya segera dilakukan pemilihan ulang. tetapi jika memang sudah ada putusan dan bisa diaktifkan kembali, ya seharusnya segera diaktifkan menjabat sebagai bupati jember definitive.

Meski DPRD tidak bisa menyentuh yudikatif dprd bisa melihat apa yang dilakukan kejaksaan. DPRD memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial karena yang menjadi korban adalah Rakyat Jember. Jika memungkinkan FKB akan mendesak Pimpinan DPRD memanggil kejaksaan, karena keputusannya banyak mengecewakan masyarakat jember. Jika jaksa tidak mampu mengatur jember, Halim mempersilahkan keluar saja dari jember.

Kepala Kejaksaan Negeri Jember Wilhelmus Lingitubun ketika dikonfirmasi sebelumnya membantah pihaknya tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi di jember. 9 tersangka Kasus DAK Dispendik ditahan karena mereka tidak ada inisiatif untuk mengembalikan kerugian negera. Sementara tersangka kasus lain seperti alkes sudah melakukan pengembalian.

Ketika disinggung mengenai status Kusen Andalas yang juga sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan, Wilhelmus enggan berkomentar karena kasus ditangani sebelum dirinya berada di jember.

(744 views)
Tag: