Anggota Badan Pengawas Persoalkan Pengangkatan Mirfano Sebagai Plt Dirut PDP

Pengangkatan Kepala Dinas Koperasi Mirfano Sebagai Plt Direktur Utama PDP, dipersoalkan salah satu anggota  badan pengawas. Pasalnya, sejauh ini Pj Bupati tidak pernah mengkomunikasikan pengangkatan Mirfano bersama badan pengawas sesuai amanat Kepmendagri Nomor 50 Tahun 1999.

Salah satu anggota Badan Pengawas PDP Yusuf Iskandar menjelaskan, ada beberapa hal yang dilanggar oleh Pj Bupati dalam pengangkatan Mirfano. Diantaranya dalam Kepmendagri sudah jelas tidak ada aturan penunjukan Plt. Seharusnya Plt tidak boleh ada jika mekanisme dilakukan sesuai aturan, kecuali jabatan direktur difinitif diakhiri di tengah jalan.

Seharusnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direktur difinitif, Pj Bupati mengambil langkah2 antisipasi. Diantaranya meminta ijin mendagri untuk pengangkatan direktur difinitif, baru kemudian meminta usulan dari badan pengawas.

Selain itu lanjut Yusuf, dalam aturan badan kepegawaian Negara, rangkap jabatan tidak diperkenankan. Yang terjadi di PDP saat ini Mirfano selain menjabat Plt Direktur PDP juga menjabat Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM. Jika memang terpaksa harus ada Plt, seharusnya diambilkan dari struktur organisasi di lingkungan kerja itu sendiri.

(696 views)
Tags: