Kuasa Hukum 29 Anggota DPRD Jember Akan Laporkan Hakim Ke Komisi Yudisial

Kuasa hukum 29 Anggota DPRD Jember, berencana akan melaporkan hakim yang menyidangkan gugatan class action kepada Komisi Yudisial (KY). Demikian disampaikan Kuasa Hukum 29 Anggota DPRD Jember, Ahmad Holili.

Holili menerangkan, berdasarkan catatannya selama persidangan, majelis hakim selalu memberikan arahan kepada penggugat untuk memperbaiki berkas gugatan. Ini menunjukkan hakim telah bersikap tidak netral dan melanggar hukum acara. Dalam hukum acara ada istilah dismisal proses. Yakni sebelum memasuki pokok perkara gugatan, hakim memanggil penggugat untuk menyempurnakan berkas gugatan. Dan itu dilakukan dalam sidang tertutup. Istilah dismisal proses hanya ada di Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Jadi selain sidang Tata Usaha Negara, hakim dilarang memberikan masukan kepada penggugat. Untuk itulah kata Holili, dirinya bersama Zainal Marzuki sebagai kuasa hukum tergugat, berencana akan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Yudisial.

Salah satu hakim yang menyidangkan gugatan class action, Halomoan Sianturi ketika dikonfirmasi Kiss Fm membantah memberikan arahan kepada penggugat. Majelis hakim kata dia, hanya memberikan nasehat dan masukan. Sebab gugatan class action merupakan hal yang baru bagi para penggugat.

Justru kata Sianturi, jika hakim tidak memberikan masukan kepada penggugat, maka pihaknya akan disalahkan. Sebab para penggugat masih awam dan belum mengetahui mekanisme persidangan gugatan class action.

Seperti diberitakan sebelumnya, 29 Anggota DPRD Jember digugat oleh elemen masyarakat di Pengadilan Negeri Jember. Elemen masyarakat menilai, 29 Anggota DPRD Jember telah melakukan boikot terhadap pembahasan APBD Jember Tahun Anggaran 2011.

(2.522 views)
Tag: