Dampak belum cairnya APBD Jember 2011, seluruh Perangkat Desa Di Jember belum menerima gajinya selama 6 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, para perangkat desa ini mengaku terpaksa harus berhutang kanan kiri, bahkan rela menerima pemberian warga saat mengurus administrasi di tingkat desa.

Seperti diungkapkan Fathorrozi salah satu perangkat Desa Arjasa. Menurutnya, selama ini ketiga gaji lancer, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masih harus bekerja sambilan di luar. Namun sejak 6 bulan terakhir dirinya belum menerima gaji, kerja sambilanpun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Rozi mengaku terpaksa hutang kepada beberpa saudaranya dan memanfaatkan pemberian warga yang mengurus administrasi di kecamatan.

Hal senada diungkapkan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Suherman. Menurutnya, saat ini hutang rekan sejawatnya sudah sangat banyak. Padahal tidak sedikit diantara mereka terpaksa harus berhutang kepada rentenir. Jika gaji perangkat desa ini tidak segera dicairkan, Suherman khawatir hutang para perangkat desa akan semakin menumpuk.

Suherman menyayangkan tidak segera ditindaklanjutinya rancangan anggaran pemerintahan desa oleh Pemkab Jember, sebagai salah satu persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal selama ini gaji perangkat desa diambilkan dari anggaran ADD tersebut.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Jember Mohammad Jufreadi ketika dikonfirmasi mengatakan, honor perangkat desa memang melekat pada anggaran ADD. Meski APBD jember Sudah di tetapkan akhir maret lalu, ADD belum bisa dicairkan karena belum adanya peraturan bupati.

Jufreadi justru sangat menyayangkan lambannya Pj Bupati menerbitkan Perbup sebagai syarat pencairan APBD. Padahal berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Bagian Hukum Pemkab Jember, draf perbup sudah diajukan kepada Pj Bupati, namun hingga hari ini belum juga turun.

(1.363 views)