Ketua DPW Hanura Jawa Timur, Kuswanto, tidak ambil pusing dengan mundurnya sejumlah Pengurus DPC Hanura Jember, akibat pernyataan Anggota DPRD Jember dari Partai Hanura Masrur, yang menyatakan akan tetap mendukung segera dilakukannya pembahasan apbd, meski partai koalisi pendukung bupati non aktif menolak mengikuti pembahasan.

Kuswanto Ketua DPW Hanura Jawa Timur ketika dikonfirmasi per telfon mengatakan, sikap yang dilakukan Masrur sudah cukup baik. Bakan jika kemudian masrur meniolak mengikuti pembahasan APBD, berarti melawan kebijakan partai. DPW Partai Hanura akan menjatuhkan sangsi jika pelanggaran itu dilakukan. Bukan hanya sangsi administrasi, tetapi bisa sampai kepada sangsi pemecatan yang otomatis berdampak kepada dilakukannya Pergantian Antar Waktu (PAW)

Mengenai banyaknya Pengurus DPC Hanura Jember yang mengundurkan diri pasca pernyataan masrur tersebut, kuswanto mengaku tidak ada persoalan. Untuk mencari figur seorang pengurus menurutnya sangat mudah. tetapi kehilangan kepercayaan dari masyarakat merupakan dampak yang sangat berat bagi sebuah partai politik.

Keputusan Partai Hanura untuk terus melanjutkan pembahasan APBD, bukan berarti memisahkan diri dari koalisi pengusung Jalal-Kusen. sebab menurut Kuswanto, tugas hanura mengantarkan pasangan jalal kusen menduduki posisi bupati dan wakil bupati jember sudah selesai.

Saat ini yang dilihat oleh partai adalah soal kebijakan, selama kebijakan yang dikeluarkan nanti berpihak kepada rakyat, hanura akan tetap memberikan dukungan. Sebab hanura lanjut Kuswanto, memiliki tanggung jawab atas titipan ribuan suara yang dititipkan oleh masyarakat jember.

Sebelumnya sedikitnya sepuluh orang Pengurus DPC Hanura Jember mengundurkan diri dari jabatannya pasca munculnya pernyataan Masrur, Anggota DPRD Jember dari partai hanura untuk ikut mendukung dilanjutkannya pembahasan APBD. Pernyataan mundur tersebut dituangkan dalam sebuah pernyataan tertulis.

Para pengurus yang menyatakan mundur ini menilai pernyataan Masrur bukan merupakan pernyataan resmi partai, sebab seharusnya jika akan mengeluarkan pernyataan resmi, anggota dewan harus berkoordinasi dulu dengan partai. Tetapi pernyataan masrur dilakukan tanpa koordinasi dengan partai.

(1.214 views)