Ketua Fraksi Golkar Dan PKNU Berikan Klarifikasi Kepada BK

Badan Kehormatan DPRD Jember, selasa pagi kembali mengundang ketua Fraksi Golkar dan PKNU yang dalam sidang BK sebelumnya berhalangan hadir untuk memberikan keterangan terkait laporan mereka atas dugaan kebijakan Pimpinan DPRD melebihi kewenangan.

Salah Satu Anggota Badan Kehormatan DPRD Jemebr Ayub Junaedi mengatakan, Ketua Fraksi Golkar dan PKNU sudah memberikan keterangannya kepada badan kehormatan. Intinya masih tetap sama dengan keterangan Ketua Fraksi Annur dan Pdi Perjuangan Indonesia Raya, yang menilai Pimpinan DPRD Jember melebehi kewenangannya dalam proses pengusulan nama Pj Bupati Jember.

Point yang terpenting lanjut Ayub, sama dengan sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar dan PKNU mengakui bahwa mosi tidak percaya yang mereka lakukan terhadap pimpinan, tidak ada dalam Tata Tertib DPRD Jember. Keempat Ketua Fraksi menyerahkan sepenuhnya kepada BK langkah apa yang nantinya akan diambil. Rabu pagi, giliran 4 Pimpinan DPRD Jember sebagai terlapor akan dimintai keterangannya oleh badan kehormatan.

Sementara Ketua Fraksi Golkar Yudi Hartono ketika dikonfirmasi usai mengatakan, dirinya memberikan keterangan seputar tindakan pimpinan dprd yang dinilai melebihi batas kewenangannya. Sebab sesuai Undang-Undang 32 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6, pengusulan Pj bupati atas pertimbangan dprd. Dan yang namanya DPRD lanjut Yudi bukan hanya keempat pimpinan, tetapi anggota dewan secara keseluruhan.

Yudi juga tidak sependapat jika dikatakan mosi tidak percaya tidak ada dalam tatib. Menurutnya jika berbicara kalimat per kalimat memang tidak ada dalam tatib, tetapi  yang dibicarakan saat ini adalah konteks terjadinya mosi tidak percaya. Sebab tidak mungkin tidak ada tindakan apapun ketika pimpinan melakukan sebuah kesalahan.

Diberitakan sebelumnya, 4 Fraksi Pendukung pasangan bupati dan wakil bupati Non Aktif Mza Djalal Kusen Andalas, melakukan gerakan mosi tidak percaya terhadap Pimpinan DPRD Jember. Selain itu mereka juga mengajukan laporan kepada badan kehormatan, karena pimpinan dinilai melakukan tindakan di luar batas kewenangannya, saat memberikan pertimbangan kepada gubernur dalam proses pengusulan nama Pj Bupati Jember.

Setelah pekan lalu dan selasa siang BK meminta klarifikasi kepada 4 Ketua Fraksi selaku pelapor, Rabu pagi rencananya BK akan meminta klarifikasi dari 4 Pimpinan DPRD Jember selaku terlapor. kemudian dua sampai tiga hari berikutnya BK akan memutuskan laporan tersebut layak ditindak lanjuti atau tidak.

(734 views)
Tags: