Anggota Komisi D Menilai Pemblokiran Rekening Guru Melanggar Kode Etik Perbankan

Anggota Komisi D DPRD jember yang juga mantan praktisi hukum Ambar Listiani menilai, kebijakan bank memblokir rekening guru penerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) melanggar kode etik perbankan. Guru sebagai nasabah bisa melaporkan kejadian ini kepada Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Menurut Ambar, berdasarkan undang-undang perbankan siapapun tidak berhak memblokir rekening seseorang, kecuali ada surat dari kantor pajak tentang adanya tunggakan pajak terhadap nasabah tersebut. Itupun mesti harus dilengkapi dengan adanya putusan pengadilan. Selain kasus tunggakan pajak, tidak ada satupun orang yang berhak melakukan pemblokiran kecuali atas permintaan nasabah sendiri.

Pemblokiran rekening guru penerima TPP oleh perbankan ini bisa dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia selaku pengawas perbankan, sehingga Bank Indonesia bisa mengambil tindakan berupa sangsi tegas.

Lebih jauh Ambar mengatakan, secara pribadi dirinya berpendapat, seharusnya guru-guru yang merasa diresahkan atas kejadian ini, melapiorkan pihak perbankan secara resmi kepada Bank Indonesia. Selain itu guru-guru penerima TPP juga bisa melaporkan kepala dinas pendidikan kepada pihak kepolisian. Apakah nantinya persoalan ini akan diproses lebih lanjut atau tidak menurut ambar persoalan lain. Yang penting sudah memberikan effek jera, sehingga dikemudian hari mereka tidak lagui berbuat semena-mena.

(1.208 views)
Tag: